Jakarta, tvOnenews.com - Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi umum di daerah Ternate, Maluku Utara (Malut) tetap tersedia.
Hal ini disampaikan Edi Mangun lantaran adanya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Malut tinggal di Kota Ternate, pada Senin (25/11) batal masuk kantor di Kota Sofifi karena aktivitas pelayaran kapal dari Ternate tidak beroperasi
Edi mengungkapkan bahwa untuk speedboat rute Ternate-Sofifi PP, telah ada pertemuan pada 18 November 2024 di Kantor KSOP Ternate, dalam pertemuan dihadiri Pemprov Malut, Pemkot Ternate, Pertamina, para motoris speedboat rute Ternate-Sofifi.
Pada kesempatan itu, Pertamina juga turut membawa Hiswana Migas serta pada pertemuan itu dijelaskan bahwa minyak tanah diperuntukkan bagi rumah tangga, bukan untuk transportasi umum.
Bahkan, kata Edi, dari Pemprov Malut dan Hiswana Migas menyatakan sesuai ketentuan minyak tanah untuk rumah tangga, bukan untuk transportasi umum.
Kemudian, dari perwakilan motoris menyampaikan telah mogok beroperasi, bukan menuntut alokasi minyak tanah, karena itu bukan untuk mereka, sebab, selama ini mereka membeli minyak tanah dari tempat-tempat khusus bukan di tempat resmi, karena telah berhubungan sejak lama.
Pada kondisi apapun, kata Edi, Pertamina terus menyuplai minyak tanah ke semua agen dan penyalur yang ada di Ternate dan berbagai daerah lainnya di Maluku Utara untuk kebutuhan rumah tangga.
"Pertamina menyampaikan untuk kebutuhan minyak tanah diperuntukkan bagi kepentingan rumah tangga bukan untuk transportasi dan para motoris menyadari bahwa itu menyalahi ketentuan," ujarnya.
Sehingga, BBM untuk kebutuhan transportasi umum harus beralih dari penggunaan minyak tanah ke BBM jenis pertalite atau pertamax dalam kondisi apapun.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Pemprov Malut, Rahwan K Suamba mengungkapkan bahwa masalah ini sudah disampaikan ke penjabat Sekprov dan Penjabat Gubernur Malut.
"Langkah yang kita lakukan adalah menyusun rekomendasi yang diminta oleh pihak penyedia dalam hal ini perusahaan pelayaran terkait kebutuhan BBM," katanya.
Kebutuhan BBM yang dimaksudkan, kata dia, pengalihan dari BBM jenis minyak tanah telah dialihkan ke pertalite, karena minyak tanah tidak diperuntukan bagi jasa pelayaran, melainkan untuk kebutuhan rumah tangga.
Maka dari itu, Pemprov Malut akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Pertamina, untuk pasokan stok BBM jenis pertalite agar bisa memenuhi kebutuhan bagi perusahaan pelayaran.
"Kita berharap agar aktivitas pelayaran antarpulau di Malut tidak terganggu, apalagi lagi kita akan melaksanakan hajatan negara yaitu Pilkada Serentak itu, maka mobilitas masyarakat dipastikan meningkat," katanya menambahkan. (ant/nsp)
Load more