Di Bawah Arahan Prabowo! Bulog Disebut Tak Lagi akan Mengejar Laba, Wamentan Sudaryono Beberkan Fokus dan Tujuannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono angkat bicara soal transformasi Bulog dari BUMN yang sebelumnya berstatus Perum menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Wamentan Sudaryono menegaskan, transformasi Bulog tersebut dilakukan sebagai langkah awal pemerintah untuk menstabilkan harga beras.

Hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024), Sudaryono membeberkan bahwa fungsi Bulog akan dikembalikan sebagai badan pemerintah untuk menjaga stok pangan dan kestabilan harga.

"Fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik cadangan pangan kita. Jadi memang difungsikan ke sana, kemudian artinya lebih untuk kestabilan harga, menjaga stok pangan, dan seterusnya," kata Sudaryono dilansir dari Antara.

Sudaryono mengatakan, Bulog yang nantinya tidak lagi menjalankan tugas korporasi, bakal menjadi badan otonom dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Selain itu, kata Sudaryono, fungsi Bulog nantinya juga tidak lagi hanya sebagai badan yang menyerap hasil panen petani.

Lebih dari itu, Bulog juga akan menyalurkan beras untuk masyarakat penerima bantuan, yang saat ini dijalankan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Karenanya, Bulog diharapkan dapat memastikan bahwa cadangan pangan, khususnya beras tetap aman. Utamanya saat panen raya, Bulog bisa segera menyerap hasil panen petani dan mendistribusikan ke pasar saat kebutuhan meningkat.

"Jadi Bulog itu sebagai penstabil harga. Dia yang menjadi satu lembaga yang kembali kepada tujuan awalnya sebagai badan urusan logistik. Untuk memastikan bahwa negara kita secara cadangan pangan akan aman, punya stoknya," kata Sudaryono.

Bulog sebagai badan otonom nantinya juga tidak harus mengambil keuntungan, seperti halnya korporasi.

Apabila berstatus BUMN, Bulog tetap perlu menjalankan program subsidi pemerintah melalui, "public service obligation" (PSO).

Namun ketika menjadi badan otonom, Bulog tidak perlu menanggung biaya beban operasional dan tidak menjalankan kegiatan komersial, seperti penjualan beras.

"Saya kira sudah enggak relevan ke situ. Misalnya KPI-nya mesti untung kan, beda. Bernegara ini kan bukan untung dan rugi, tapi yang untung mesti rakyat. Nah itu yang paling utama," ujar Sudaryono. (ant/rpi)