Dampak Aturan Tata Kelola BBL: Ekosistem Lobster Terjaga, 87% Nelayan Puas Tak Lagi Was-Was

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan pengelolaan lobster yang diatur dalam Permen KP Nomor 7 tahun 2024 mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Hasil penelitian Universitas Padjadjaran (Unpad) yang dikerjakan belum lama ini bahkan menyebut bahwa persepsi nelayan terhadap kebijakan BBL dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlanjutan lobster.

Ketua Koperasi Putra Lautan, Deni Triana Putra menjelaskan, selaku ketua koperasi nelayan yang memiliki anggota lebih dari 400 orang, mendukung penuh kebijakan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

“Dampaknya para nelayan bisa menangkap BBL dengan rasa aman dan nyaman karena tidak melanggar peraturan,” ujar Deni saat ditanya wartawan, Rabu (27/11/2024).

Praktik ilegal penyelundupan BBL, menurutnya memang sangat merugikan nelayan karena mengancam keberlanjutan ekosistem lobster. Penangkapan yang tidak terdata akan mempengaruhi populasi di alam, sehingga menyulitkan pencarian BBL di masa mendatang.

Untuk memerangi praktik penyelundupan, lanjut Deni, para nelayan saat ini diharuskan menjadi anggota koperasi. Selanjutnya koperasi yang bergerak membantu nelayan mengurus perizinan berusaha, lalu mengajukan penetapan kuota ke dinas perikanan provinsi melalui dinas kabupaten/kota.

Prosedur itu menghasilkan data tangkapan yang akurat dan BBL yang diperdagangkan menjadi jelas asal usulnya. Karena hasil tangkapan dicatat oleh dinas perikanan, kemudian mendapatkan Surat Keterangan Asal sebagai syarat penjualan benur ke BLU.