Program Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Peluang untuk UMKK

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis menciptakan kesempatan ekonomi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, agar bisa berkembang dan menjadi mitra pemerintah.

Menurutnya, pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk berperan sebagai pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis  di Jakarta, Jumat (29/11/2024), saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Ia menjelaskan bahwa saat ini program tersebut ditujukan bagi anak-anak sekolah.

Legislator yang menyentuh bidang keuangan dan perbankan ini menilai program ini sebagai peluang besar bagi pelaku UMKK untuk tumbuh dan berkembang.

Ia juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota tersebut untuk mempersiapkan diri agar dapat berpartisipasi dalam program unggulan pemerintah ini.

Dia yakin kuliner khas Pasuruan dapat termasuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, pelaku UMKK dan UMKM harus segera memahami prosedur yang diperlukan ke depan.

Semua aspek terkait hal ini dapat dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di bawah Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di berbagai daerah.

Hal penting untuk diingat bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan LKPP.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjelaskan bahwa keberadaan LKPP memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon mitra pemerintah.

"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar anggota dewan itu.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan bahwa pemerintah kota yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM dan koperasi yang ingin berkolaborasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, proses untuk menjadi mitra Pemkot Pasuruan sudah menggunakan sistem digital.

"Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berlangsung dengan transparan dan mengantisipasi kecurigaan publik," ujarnya. (ant/nsp)