“Rumah sakit kesulitan menangani korban karena kategori ini belum diatur dalam skema klaim BPJS. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi, agar beban rumah sakit tidak semakin berat,” ungkap Muhaimin.
Tak sampai di situ, persoalan judi online juga merasuk ke dimensi internasional, terutama di kalangan pekerja migran. Ketua Umum PKB itu mengatakan, ada sekitar 100 ribu pekerja Indonesia di Kamboja yang berpotensi menjadi korban atau bahkan bagian dari jaringan judi online.
“Interpol dan koordinasi lintas negara menjadi penting dalam penindakan dan pencegahan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah melalui kolaborasi berbagai kementerian berkomitmen meningkatkan edukasi sebagai langkah pencegahan, melalui kampanye masif yang melibatkan media dan komunitas.
“Pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan pendidik, tokoh masyarakat, dan kita semua,” tegas Cak Imin.
Di sisi lain, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah pengawasan dan pencegahan terus diperkuat. Hal itu dilakukan dengan melakukan takedown terhadap berbagai rekening yang terdeteksi melakukan aktivitas yang terafiliasi dengan judi daring, serta bekerja sama dengan berbagai otoritas terkait.
“Kami mendeteksi situs judi online dan nomor rekening terkait. Situs kami takedown, sementara rekening dilaporkan ke OJK, perbankan, dan PPATK untuk ditindaklanjuti,” jelas Meutya.
Load more