Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan penting dalam mewujudkan visi besar "Indonesia Emas 2045." Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.
Namun, tantangan besar menghadang. Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya mencapai 5,05%, jauh dari target tersebut. Ketimpangan ekonomi antar wilayah masih signifikan, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk transformasi ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai masalah struktural yang menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi. Empat provinsi industri utama, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten mengalami perlambatan sejak awal 2024.
Studi Universitas Brawijaya di Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama, yakni biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya bahan baku, sulitnya akses bahan penolong, dan kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.
“Salah satu hal yang tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, dan ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa terjadi adalah bahan baku dan juga competitiveness dari teknologi yang ada. Dan kita di Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, dan juga SDM yang unggul, dan riset energy nya juga kan ada di universitas," kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., dalam Alumni Business Forum di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Load more