Terobos Daerah Penangkapan Ikan, KKP Tangkap Dua Kapal di Perairan Aceh

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal ikan yang diduga beroperasi tidak sesuai daerah penangkapan ikan (DPI), Selasa (3/12/2024).

Dua kapal tersebut ditangkap saat berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572 bagian barat Aceh Besar.

Daerah penangkapan tersebut ada di luar zona penangkapan kapal izin daerah (lebih dari 12 mil).

“Pengaturan zona penangkapan ikan ini kan dilakukan agar aktivitas penangkapan ikan sesuai dengan kuota perizinan yang dikeluarkan pemerintah,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono.

Pung Nugroho menuturkan bahwa pengamanan dua kapal itu dilakukan sebagai upaya menyukseskan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota.

Dijelaskan, kapal yang diamankan adalah kapal berukuran 60 gross Tonnage (GT) dan berukuran 30 GT.

Saat diamankan, dua kapal tersebut sedang beroperasi di daerah penangkapan yang tidak sesuai izinnya.

Hal tersebut juga berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh.

Bahwa pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonnage (GT) semuanya berada di pemerintah daerah.

“KM HF dengan muatan sekitar 5.000 kg dan KM BD sekitar 800 kg merupakan kapal yang memiliki perizinan dari Pemerintah Aceh, namun melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan laut sekitar 17 mil dari Pulau Bunta, Aceh,” kata dia.

Kedua kapal tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan implementasi kebijakan PIT bukanlah hal yang mudah.

Namun belajar dari pengelolaan penangkapan ikan terukur yang dilakukan di beberapa negara maju, Trenggono meyakini bahwa ini adalah kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia. (ant/vsf)