Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menginformasikan bahwa mereka telah menyiapkan pasokan pupuk yang siap didistribusikan kepada para petani untuk mendukung peningkatan hasil pertanian demi mencapai ketahanan pangan.
Dia juga menambahkan bahwa mereka siap untuk menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera dikeluarkan. Peraturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan proses distribusi pupuk bersubsidi sambil tetap memperhatikan prinsip pengelolaan yang baik.
Rahmad menjelaskan bahwa dia telah berbincang dengan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, di kantor Pupuk Indonesia yang berada di Jakarta.
"Kami berdiskusi dengan Bapak Wakil Menteri Pertanian untuk memastikan implementasi (Perpres baru). Kita tidak berbicara konsep, karena konsep sudah disepakati, sudah disederhanakan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mereka siap mengikuti arahan dari Wamentan dan akan disesuaikan dengan prosedur yang ada di Pupuk Indonesia, seperti penerapan sistem informasi teknologi dan proses bisnis.
Meskipun Peraturan Presiden belum dikeluarkan, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah siap untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat di musim tanam pertama pada tahun 2025.
"Nanti akan masuk bulan Januari, Pupuk Indonesia sudah siapkan stoknya. Insya Allah mulai 1 Januari 2025 pupuk bersubsidi para petani sudah tersedia, dan bisa disalurkan," ujar Rahmad.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa proses distribusi pupuk bersubsidi akan dipermudah mulai tahun 2025. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempercepat distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian serta 145 peraturan yang harus diikuti.
Saat ini, peraturan baru sedang dirancang secara teliti dan akan diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan akhir. Rencananya, aturan baru tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai tahun depan.
Dalam pelaksanaannya, penyederhanaan ini masih akan mematuhi prinsip tata kelola yang baik, mengingat anggaran untuk pupuk bersubsidi diambil dari APBN yang harus dikelola dengan transparan.
Penyaluran pupuk bersubsidi dirancang untuk lebih sederhana dan tetap akurat, memastikan bahwa subsidi hanya diterima oleh petani yang benar-benar memerlukan. Mekanisme yang sudah terbukti efektif akan tetap dipertahankan dengan penekanan pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi.
Wamentan juga mengajak semua pihak terkait, termasuk Pupuk Indonesia dan para petani, untuk mendukung inisiatif ini. Dengan adanya penyederhanaan dalam mekanisme penyaluran, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga target ketahanan pangan nasional dapat tercapai lebih cepat.
"Dengan mekanisme yang benar ini insya Allah produktivitas akan naik, swasembada pangan bisa kita raih secepat mungkin," kata Wamentan. (ant/nsp)
Load more