Menteri ATR/BPN Yakin RDTR Bisa Selesai Tahun 2028

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk menyelesaikan dan menerbitkan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2028.

"Insya Allah kami menargetkan pada tahun 2028, 2.000 RDTR itu Insya Allah akan selesai dan akan terpenuhi," ujar Nusron di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (13/12/2024). 

Untuk mencapai target tersebut, Nusron memiliki beberapa pendekatan, termasuk memanfaatkan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 653 juta dolar AS.

Dana dari Bank Dunia akan dialokasikan untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang mencakup Kebijakan Satu Peta, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RDTR, serta survei dan pemetaan tanah, dan dukungan teknologi informasi lainnya.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa selanjutnya pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah dapat secara mandiri menyusun RDTR, terutama di kawasan yang sudah memiliki kekuatan fiskal yang baik.

"Ini kami akan minta kepada Pak Mendagri (Tito Karnavian) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk secara swasembada atau swamandiri, Pemda-Pemda tersebut untuk membuat RDTR sendiri, supaya itu kalau membuat RDTR akan menjadi bagian dari insentif fiskal," jelasnya.

Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berusaha lebih keras untuk menyelesaikan RDTR mulai tahun 2025, sehingga target dalam tiga tahun ke depan dapat tercapai.

"Targetnya kalau kita mau sehat RDTR itu ada di angka 2.000 RDTR. Sekarang ini RDTR-nya baru 567, masih kurang sekitar 1.400 sekian," kata Nusron.

Sebagai catatan, pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan dalam penyusunan RDTR agar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif di Indonesia. (ant/nsp)