Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih relatif kuat di tengah tantangan ekonomi global.
Pernyataan ini dia sampaikan di dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, di Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).
“Daya beli masyarakat masih relatif kuat. Kita lihat Index IKK ini bulan November masih 125,9. Dan kita lihat dari data yang kita dapat dari Nielsen menunjukkan bahwa masyarakat masih kuat untuk berbelanja dengan jumlah spending tumbuh 1,7 persen, dengan konsumer spending-nya Rp255,5 triliun,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa angka IKK tersebut meningkat dibandingkan bulan Oktober yang hanya berada di angka 121,1, menandakan kepercayaan masyarakat dalam berbelanja masih positif.
Selain itu, konsumsi rumah tangga disebut menyumbang lebih dari 50 persen ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat di atas 5 persen.
“Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50 persen ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat dan diharapkan tumbuh di atas 5 persen,” tambahnya.
Menko Airlangga juga memaparkan data bahwa Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) tumbuh sebesar 1,1 persen, sementara barang-barang digital seperti HP, komputer, dan perangkat digital lainnya mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, mencapai 4,3 persen.
Dengan pertumbuhan yang terus terjaga, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2024 masih stabil di rata-rata 5 persen secara kumulatif sampai kuartal III, dengan angka di bulan November mencapai 1,55 persen.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk pembebasan PPN untuk sejumlah barang kebutuhan pokok yang bersifat strategis.
“PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” jelasnya.
Pemerintah optimistis langkah ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional menuju tahun 2025. (agr/nba)
Load more