PPN Naik Jadi 12 Persen Berlaku Januari 2025, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen masih tergolong rendah dibandingkan negara lain.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pernyataan ini dia sampaikan di dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, di Jakarta Pusat, Senin (16/12).

“Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Misalnya Brasil memiliki PPN sebesar 17 persen dengan tax ratio mencapai 24,67 persen. Afrika Selatan 15 persen dengan tax ratio 21,4 persen, sementara India 18 persen dengan tax ratio 17,3 persen,” jelas dia.

"Bahkan Turki 20 persen dengan tax ratio 16 persen. Sebagai pembanding, Filipina menetapkan tarif PPN 12 persen, tetapi tax ratio-nya sudah mencapai 15,6 persen,” sambungnya.

Saat ini, tarif PPN Indonesia berada di angka 11 persen dengan tax ratio sekitar 10,4 persen. 

Sri Mulyani menekankan bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait penerimaan pajak, namun kebijakan ini dianggap tetap berada dalam batas wajar.

“Dengan PPN 11 persen, tax ratio kita masih di 10,4 persen. Ini menggambarkan bahwa ada banyak perbaikan yang harus dilakukan. Namun, ini juga menunjukkan di mana posisi Indonesia dibandingkan negara lain,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara yang memiliki tarif PPN lebih rendah, seperti Thailand (7 persen), Singapura (9 persen), dan Australia (10 persen). 

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif menjadi 12 persen merupakan langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara.

“Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat mendukung pengembangan berbagai sektor strategis, meski tantangan untuk meningkatkan tax ratio masih menjadi fokus pemerintah. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dengan cara yang berkeadilan dan efisien,” tegas Sri Mulyani.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.

Langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan fiskal, mendukung berbagai program pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. (agr/nba)