Pasang Target Rp100 Triliun untuk Investasi Swasta di IKN Hingga Akhir 2024, Realisasinya Baru..

Jakarta, tvOnenews.com - Realisasi investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai Rp58,4 triliun dari target yang dikebut sebesar Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan realisasi investasi swasta yang sudah terhimpun, telah digunakan untuk pembangunan di beberapa wilayah.

Dirincikan mendetail, pembangunan IKN dari hasil investasi swasta ada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku.

"Proyek dari delapan peletakan batu pertama sudah dilaksanakan dengan beberapa di antaranya sudah operasional," ujar Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw, melansir antara.

"Total investasi proyek dari delapan peletakan batu pertama itu capai Rp58,4 triliun," lanjut dia.

Dijelaskan, pembangunan dari delapan peletakan batu pertama yang dilaksanakan sepanjang 2020 hingga 2024 yang kini operasional, antara lain Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina dan Hotel Nusantara.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kota Nusantara kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Sembcorp Singapore, yang mampu menyuplai listrik terbarukan 10 megawatt (MW) juga telah operasional.

Sampai saat ini kemajuan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai 61,7 persen, ujar dia, dari 109 paket proyek dengan kontrak kerja antara 2020 hingga 2024.

OIKN memprioritaskan pembangunan fasilitas mendukung tiga pilar utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, ia menimpali lagi, untuk memastikan Kota Nusantara berfungsi secara penuh sebagai ibu kota negara.

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara terus menunjukkan kemajuan signifikan, infrastruktur untuk sektor eksekutif di KIPP hampir rampung dan diperkirakan siap operasional pada 2025.

"Fasilitas itu akan dukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara bertahap," katanya lagi.

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, antara lain meliputi gedung DPR, MPR dan DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya bakal dilaksanakan memastikan keberlanjutan pemerintahan di Kota Nusantara.

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung pada 2028, bersamaan dengan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia yang sepenuhnya fungsional, demikian Troy Pantouw. (ant/vsf)