“Definisi barang mewah harus dibuat dengan sangat cermat dan tepat agar tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah. Daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Itu juga yang saya yakin jadi perhatian Presiden,” tambahnya.
Sebagai mantan Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019, Hanif mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mencari alternatif sumber pendapatan negara yang tidak membebani rakyat.
“Pemerintah harus lebih kreatif dan inovatif, misalnya memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, atau mengoptimalkan digitalisasi perpajakan,” usulnya.
Hanif menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara adil dan tepat sasaran.
“Yang terpenting saat ini adalah kerja sama semua pihak untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan tujuannya, yaitu mendukung pembangunan tanpa membebani masyarakat kecil,” tutupnya. (agr/nba)
Load more