Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kanada dalam upaya mencapai net zero emission melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait mineral kritis yang ditandatangani oleh Menteri Bahlil dan pemerintah Kanada pada 3 Desember 2024.
MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan.
Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.
"Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6%. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8%, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut," jelasnya.
Sementara itu dalam ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF), Bahlil menegaskan komitmen Indonesia untuk soal transisi energi sebagai terobosan utama dalam mewujudkan komitmen global guna mencapai dekarbonisasi. Indonesia bahkan menunjukkan sikap serius atas upaya tersebut kepada pemerintah Tiongkok.
"Kami telah mengembangkan Peta Jalan Emisi Nol Bersih atau net zero emission (NZE) yang komperhensif di sektor energi," ungkapnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan peluang kolaborasi kepada Tiongkok. Tawaran ini atas dasar besarnya potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kayan (13.000 MW) dan Mamberamo, Papua (24.000 MW).
Load more