Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) optimistis bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal menuju 8 persen di tengah tantangan global dan domestik.
Oleh karena itu, Kadin Indonesia telah membuat catatan khusus dan rekomendasi.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.
Menurutnya, salah satu yang perlu diperhatikan untuk menghadirkan investasi di Indonesia adalah soal kepastian hukum.
Sebab, kepastian hukum akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Anindya Bakrie dalam sambutannya secara daring melalui video conference di acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Acara yang mengusung tema "Mengorkestrasi Tantangan Perekonomian Global & Domestik Sebagai Peluang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Kesejahteraan Publik" itu dihadiri 58 undangan yang datang langsung, dan 279 undangan yang hadir secara daring.
Hadirin berasal dari Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia dan jajarannya, Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, serta para pimpinan media nasional.
"Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa," kata Anindya Bakrie.
"Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya," imbuhnya.
Menurutnya, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.
Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.
Selain itu, lanjut Anin, program rumah murah akan berdampak sangat baik, demikian juga dengan investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur digital yang tentu merupakan sektor yang prospektif untuk Indonesia bisa berkompetisi dan bisa membuat kesejahteraan lebih baik.
"Jadi singkatnya, kami melihat bahwa ke depannya competitiveness (daya saing) dari Indonesia ini sangat besar. Memang saya tidak menutup mata banyak tantangan seperti yang tadi disebutkan isu yang lagi marak mengenai PPN 12%, daya beli masyarakat terutama kelas menengah, isu penggantian tenaga kerja dan lain-lain," ujar Anindya.
"Tapi semua itu tentu di sinilah tugas Kadin ada dua, yang pertama bekerja dengan konstituen, yaitu Kadin Provinsi dan juga seluruh perusahaan, termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua, Kadin menjadi mitra strategis pemerintah yang baik dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dan menurunkan kemiskinan bahkan sampai 0%," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, mengatakan bahwa meski ada tantangan dari eksternal tetapi potensi di domestik (dalam negeri) sangat besar.
Sehingga, kalau pun nanti ada kebijakan di AS dan China terkait dengan perdagangan, maka Indonesia harus fokus pada pasar domestik yang sebenarnya bisa dikembangkan.
Aviliani atau yang akrab disapa Avi juga mengatakan, terkait dengan hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah agar nilai tambahnya tinggi, maka harus dibicarakan juga mengenai end product-nya.
"Kemudian kita bicara juga hulunya karena kita juga masih hampir 70 persen tergantung pada bahan-bahan impor. Tapi kita juga harus bicara hilirnya agar rekomendasi kita ke depan adalah bicara hulu dan hilir," kata Aviliani.
Avi menilai, ke depan suku bunga diperkirakan masih akan menjadi tantangan karena walaupun turun hanya akan mencapai 50 basis poin.
"Nah di sisi yang lain, rupiah itu akan tergerus karena memang insentif yang diberikan oleh eksternal yaitu AS dan China bisa membuat capital outflow (arus modal keluar). Sehingga tantangan ke depan ini masih akan terjadi bunga tinggi maka pengusaha harus pandai-pandai kalau bunga tinggi apa yang harus dilakukan? Apakah dia melunasi utang? Apakah dia bisa IPO? Ini adalah sebuah *challenge* buat pengusaha," jelas Avi.
Selain suku bunga, tantangan lainnya adalah nilai tukar yang diprediksi masih akan berfluktuasi cukup tinggi dengan range Rp16.000–Rp16.500.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada inflasi.
"Berarti bagaimana mengatasi inflasi tentu pengusaha sudah bicara dari sekarang itu apa yang harus dilakukan," ungkapnya.
Avi berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan suplai pangan yang tinggi tidak membuat inflasi naik.
"Nah jangan sampai inflasi juga melonjak gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suplai. Makanya tadi diusulkan bagaimana suplai ini harus dipikirkan dari sekarang supaya kebijakan pemerintah ini bisa jalan tanpa meningkatkan inflasi. Karena inflasi itu bisa turun kalau kita bisa memenuhinya", jelas Avi. (rpi)
Load more