PMII Jakarta Desak Prabowo Prioritaskan Program 3 Juta Rumah: Backlog Perumahan Sudah Mengkhawatirkan

Ia juga memperkirakan angka backlog perumahan akan semakin membengkak pada 2024 jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintahan Prabowo untuk melakukan langkah mitigasi guna mengatasi permasalahan ini yang berdampak langsung pada generasi muda.

Dengan urgensi kebutuhan hunian yang semakin tinggi, PMII DKI Jakarta berharap program ini dapat menjadi prioritas utama pemerintah demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

“Backlog perumahan harus segera diatasi. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal keadilan sosial bagi generasi muda Indonesia,” tutup Nadzir.

Program tiga juta rumah ini berada di bawah kendali Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk tahun 2025, Kementerian PKP menerima alokasi anggaran sebesar Rp 5,27 triliun, yang berasal dari total anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 116,227 triliun.

“Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Selasa.

Maruarar mengakui bahwa anggaran untuk program tersebut masih minim. Namun, ia menegaskan bahwa kementeriannya bersama mitra kerja di bidang perumahan tetap berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat sesuai target. (agr/nba)