Kelas 1, 2 dan 3 Dihapus, Cek Iuran Terbaru BPJS Kesehatan Mulai 2025

Jakarta, tvonenews.com - Dengan berlakunya sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS pada 2025, maka penghapusan sistem kelas 1, 2, 3 pada BPJS Kesehatan dipastikan berlaku mulai Juli 2025.

Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan KRIS harus dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Namun, mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya selama masa transisi.

Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan terbaru ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, menggantikan peraturan sebelumnya.

Iuran baru ini mencakup pembagian peserta dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Untuk masyarakat umum, skema pembayaran tetap menggunakan struktur tarif lama selama masa transisi.

Pemerintah beralasan bahwa penyesuaian tarif tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan keuangan BPJS Kesehatan dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Perubahan yang terjadi pada sistem iuran BPJS Kesehatan ini mengharuskan peserta untuk lebih memahami dengan jelas struktur iuran yang baru serta manfaat yang akan mereka terima.

Pasalnya, mulai 2025 akan ada penyesuaian pembagian kelompok peserta dan skema pembayaran iuran, dengan kategori PBI, PPU, dan PBPU yang memiliki tarif dan manfaat berbeda.

Besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 per Januari 2025

Perubahan struktur iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Januari 2025 masih mengacu pada peraturan sebelumnya, dengan pembagian sebagai berikut:

Kelas 1: Peserta dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang rawat inap kelas 1.

Kelas 2: Iuran untuk peserta kelas 2 ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulan, memberikan akses ke ruang rawat inap kelas 2.

Kelas 3: Iuran sebesar Rp42.000 per bulan berlaku untuk peserta dengan manfaat pelayanan di ruang rawat inap kelas 3. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000 per peserta.

Sistem iuran lama ini tetap berlaku hingga aturan Kelas Rawat Inap Standar diterapkan pada Juli 2025. 

Bagi peserta PBI, iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sementara pekerja formal memiliki skema pembayaran bersama antara pemberi kerja dan peserta.

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

BPJS Kesehatan akan mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada Juli 2025. 

Perubahan ini bertujuan menyetarakan layanan kesehatan agar lebih adil bagi semua peserta tanpa membedakan kelas.

KRIS akan menyatukan semua peserta dalam satu kategori pelayanan, di mana fasilitas kesehatan wajib memberikan layanan yang sesuai dengan standar minimum yang ditentukan pemerintah. 

Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Namun, hingga saat ini, besaran tarif untuk sistem KRIS masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 1 Juli 2025 untuk menetapkan iuran dan manfaatnya secara detail. (nba)