Bapanas: Penyesuaian HPP Gabah, Beras, dan Jagung untuk Mendukung Swasembada Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, beras, dan jagung sebagai langkah mendukung target swasembada pangan yang dipercepat dari tahun 2028 menjadi 2027.

"Dalam mengejar pencapaian swasembada pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian Pemerintah gabah kering panen beras dan jagung pakan," ujar Arief di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Penyesuaian HPP ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (30/12).

• Gabah Kering Panen (GKP): Rp6.500 per kilogram.

• Jagung Pakan: Rp5.500 per kilogram.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui Perum Bulog.

"Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat," ujar Arief.

Arief memastikan bahwa seluruh hasil panen petani dalam negeri akan diserap oleh Perum Bulog. Selain itu, fokus akan diberikan pada:

• Penambahan gudang penyimpanan.

• Peningkatan fasilitas pengeringan hasil panen (dryer).

Pembahasan terkait penyesuaian HPP dilakukan oleh Bapanas bersama berbagai lembaga dan asosiasi, di antaranya:

1. Lembaga Pemerintah:

   • Kementerian Pertanian.

   • Badan Pusat Statistik (BPS).

   • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

2. Asosiasi dan Organisasi Petani:

   • Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

   • Serikat Petani Indonesia (SPI).

   • Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

   • Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI).

   • Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

3. BUMN dan BUMD:

   • Perum Bulog.

   • PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2028, dipercepat menjadi tahun 2027.

Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan kebutuhan pangan nasional tercukupi, baik melalui peningkatan produktivitas petani maupun penguatan infrastruktur pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. (ant/nsp)