Kilas Balik APBN, Sri Mulyani Akui Tantangan Ekonomi Terberat Terjadi di Semester I 2024: Ada Koreksi Sangat Dalam

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui tantangan terberat dalam dinamika perekonomian dirasakan pemerintah pada semester I 2024.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat berbicara di acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Menkeu membeberkan, salah satu yang akan dirasakan pemerintah saat itu tercermin dari penerimaan negara yang  terkontraksi per semester I 2024.

“Kita merasakan semester I (2024) adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” kata Sri Mulyani.

Saat kilas balik kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, Menkeu menyampaikan bahwa penerimaan negara pada semester I 2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Sebagai informasi, sebagaimana yang telah dilaporkan Sri Mulyani pada tahun lalu, pendapatan negara pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun. Capaian ini turun sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun.

Adapun defisit APBN semester I 2024 tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani juga mengingatkan adanya ketidakpastian politik sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada pasar.

Pada tahun ini, sebut dia, sekitar 70 negara juga menyelenggarakan pemilu. Adapun Indonesia telah berhasil melewati ketidakpastian politik tersebut.

Ia juga mengingatkan adanya faktor perubahan iklim terkait dengan El Nino yang sebelumnya diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang sejak 2023.

Atas kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang.

“Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering. Bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, imbuh Bendahara Negara, tantangan yang berat juga dihadapi sektor keuangan, pasar surat berharga, dan dinamika nilai tukar rupiah.

“Saya, Pak Gubernur BI, terutama harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester I. Tak heran Pak Mahendra (Ketua DK OJK) menyampaikan di semester I, indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini,” kata dia.

Sri Mulyani melanjutkan, kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali terjadi terutama didorong oleh geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah serta hasil pemilu Amerika Serikat yang diikuti dengan proyeksi ekonomi negara tersebut.

Ia juga mengingatkan, sekitar dua pekan lalu terjadi “drama” mengenai kemungkinan AS yang bisa mengalami default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya.

Permasalahan mengenai APBN juga terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu, kata Sri Mulyani, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12) ingin memastikan secara langsung bagaimana pengelolaan APBN 2024.

“Beliau untuk pertama kali seorang Presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani. (ant/rpi)