Wah! Ternyata Masih Ada Anggaran Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Dari Dana Pribadi Presiden Prabowo

Jakarta, tvonenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai resmi dimulai di 2025, ternyata tidak hanya menggunakan dana pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa masih ada beberapa titik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menggunakan dana pribadi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengaku, hal tersebut terjadi karena masih ada daerah-daerah yang memiliki sisa anggaran tahun lalu saat program ini diujicobakan seperti yang terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, Senin (6/1/2025).

Namun, dia menolak merinci daerah mana saja yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo untuk  pelaksanaan program MBG. Dia juga tidak menjelaskan berapa dana pribadi Presiden Prabowo yang telah digelontorkan.

Meski begitu, Hasan memastikan setelah sisa anggaran tersebut habis nantinya pelaksanaan program MBG di daerah-daerah tersebut akan konsisten menggunakan dana dari APBN. Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di 2025.

"Ya, setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata Hasan.

Di 26 Provinsi

MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Terhitung sejak dimulainya program MBG, terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Sesuai dengan skema yang telah ditetapkan, operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil. 

Seiring dengan dimulainya program MBG, pemerintah berjanji akan terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo tersebut. (Ant)