Program MBG Dinilai Tidak Merata, Menko Pangan Zulkifli Hasan: Kalau Tambah Rp40 Triliun, Pasti Semua Orang Bisa Makan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan merespons sejumlah tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menko Zulhas mengatakan, pelaksanaan MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan dilakukan secara bertahap dan bakal terus dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Menko Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (7/1/2025).

“Ini masih berlangsung terus dan akan kita evaluasi. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun,” ujar Zulhas dalam rakor antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut.

Pernyataan Menko Zulgas itu menjawab banyaknya respons masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG yang telah dimulai sejak Senin (6/1/2025).

Pasalnya, tidak sedikit yang menyoroti mengenai mengenai menu yang sangat berbeda-beda, rasa makanan, hingga belum meratanya distribusi makanan di beberapa daerah.

Menurut Ketua Umum PAN, program MBG belum bisa disebut gagal lantaran baru diimplementasikan satu hari.

Sehingga, Menko Zulhas meminta agar masyarakat bersabar dan melihat progres program MBG dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Pemerintah juga akan terus mengevaluasi program ini dengan evaluasi besar akan dilakukan pada Juni atau Juli mendatang.

“Ini baru tanggal 7 Januari, kasih lah kesempatan sebulan dua bulan sampai Juni. Baru satu hari sudah dibilang tidak berhasil. Jangan begitu,” imbuhnya.

Menyoal distribusi yang belum merata, Zulhas menyebut bahwa pelaksanaan program MBG memang akan bertahap karena anggaran yang ada di tahun 2025 ini baru Rp71 triliun.

Ia mengatakan, Kepala Badan Gizi Nasional saat sedang mengumpulkan anggaran lagi sebesar Rp40 triliun supaya implementasi program MBG bisa merata.

“Nanti kalau Juni atau Juli bertambah Rp40 triliun maka semua orang bisa makan. Tapi kalau tahun depan, mau semua bisa makan dari Januari maka butuh Rp420 triliun,” ujarnya. (rpi)