Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti urgensi penanganan masalah penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.
"Kami mencoba untuk mengurangi dampak 'land subsidence' akibat disedotnya air dalam tanah secara berlebihan oleh jutaan penduduk Jakarta," ujar AHY.
AHY menyebutkan bahwa salah satu langkah untuk menangani masalah ini adalah dengan mengurangi penggunaan air tanah melalui penyediaan pasokan air bersih dari sumber-sumber alternatif, seperti Bendungan Jatiluhur dan Karian.
Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan normalisasi terhadap 13 sungai di Jakarta untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh penurunan muka tanah dan banjir rob. Meskipun demikian, AHY tidak memberikan rincian terkait nama-nama sungai yang akan dinormalisasi tersebut.
“Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem saluran air dan sistem drainase limbah (sewerage) yang ada di Jakarta, agar tidak terjadi permasalahan baru di masa depan,” tegasnya.
Menurut AHY, jika semua langkah mitigasi berjalan sesuai rencana, pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan Pantura akan lebih efektif dan tidak menambah persoalan bagi masyarakat.
"Jadi semuanya diperbaiki, 'sewerage' sistemnya juga diperbaiki sehingga pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru," tambahnya.
Meskipun AHY tidak merinci tingkat penurunan muka tanah di Pantura, data dari ANTARA menunjukkan bahwa laju penurunan tanah di wilayah ini bervariasi. Misalnya:
Semarang: Penurunan antara 12 cm per tahun, dengan rata-rata 5,6 cm per tahun.
Pantura Jawa Tengah: Penurunan berkisar antara 3-6 cm per tahun, dengan beberapa area mencapai 1 cm per bulan.
Wilayah lainnya di Pantura: Penurunan antara 5 hingga 20 cm per tahun.
Untuk membahas solusi atas masalah ini, AHY mengadakan rapat terbatas bersama lima kementerian yakni Kementerian ATR/BPN Nusron Wahid, Kementerian PU Menteri Dody Hanggodo, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Wakil Menteri Fahri Hamzah, Kementerian Transmigrasi Menteri Iftitah Sulaiman, dan Kementerian Perhubungan Menteri Dudy Purwagandhi.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi; serta jajaran sekretaris jenderal, dirjen, staf ahli, dan staf khusus dari kementerian terkait.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat menekan dampak penurunan muka tanah dan mencegah kerusakan lebih lanjut di kawasan Pantura Jawa. (ant/nsp)
Load more