Indonesia Utang Jepang Rp728,7 Miliar Demi Majukan Kapasitas ASN: Untuk Pelatihan 7.240 Orang Aparatur Sipil Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia baru saya menandatangani perjanjian pinjaman utang dengan Jepang untuk dua proyek penting.

Salah satunya adalah pinjaman sebesar 7,048 miliar yen atau sekitar Rp728,7 untuk penguatan pengelolaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Utang tersebut merupakan bagian dari pinjaman senilai 90,456 miliar yen (sekitar Rp9,35 triliun) yang diteken oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, dengan Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani.

Penandatanganan utang berjumlah besar itu dilaksanakan di Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2025, sebelum pertemuan puncak Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Sabtu, 11 Januari 2025.

"Melalui proyek ini, pelatihan bagi pejabat pemerintahan pusat dan daerah Indonesia akan dilakukan untuk sekitar 7.240 orang dalam periode waktu tujuh tahun ke depan," tulis Kedutaan Besar Jepang melalui keterangan resmi, Minggu (12/1/2025).

Pemerintahan Presiden Prabowo memang berencana pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai salah satu prioritasnya.

Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, proyek ini dinilai mendukung pengelolaan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara.

Peningkatan kapasitas ASN di pemerintahan pusat dan daerah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan prioritas, termasuk dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD.

Serta, dianggap penting untuk pengembangan pertukaran sumber daya manusia yang berkelanjutan antara Jepang dan Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (2020-2024) memang menetapkan agenda untuk pembangunan yang seimbang melalui peningkatan kapasitas ASN.

Utamanya untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat stabilitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan dan memastikan kesetaraan antar wilayah.

"Indonesia telah menetapkan 'pembangunan yang merata' dan 'ketahanan nasional dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara’ sebagai pilar visinya untuk tahun 2045, yang merupakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administratif pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat kapasitas  aparatur sipil negara," lanjut Kedubes Jepang.

Diketahui berdasarkan pinjaman untuk proyek pengembangan ASN, suku bunganya adalah sebesar 1,45 persen per tahun dengan 0,2 persen per tahun untuk jasa konsultasi.

Sedangkan, periode jatuh tempo pembayarannya adalah 25 tahun yang sudah mencakup masa tenggang 7 tahun dengan ketentuan pengadaan tidak terikat.

Selain utang untuk pengembangan kapasitas ASN, Indonesia juga menerima pinjaman fantastis untuk proyek Pelabuhan Patimban Tahap 3 sebesar 83,408 miliar yen atau sekitar Rp8,62 triliun. (rpi)