Pengamat: Kenaikan HPP Gabah Jaga Insentif Ekonomi bagi Petani

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyatakan bahwa kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) merupakan langkah strategis untuk memastikan petani mendapatkan insentif ekonomi yang memadai.

"Kenaikan HPP patut diapresiasi di saat ongkos produksi padi mengalami kenaikan," ujar Khudori kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, kenaikan HPP antara 8,3 persen hingga 10,8 persen tidak hanya menjaga kesejahteraan petani, tetapi juga mendorong semangat mereka untuk terus mengusahakan padi.

Khudori menambahkan, kebijakan menaikkan HPP tanpa diiringi kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras memberikan peluang bagi Bulog untuk memaksimalkan pengadaan gabah dan beras dari produksi domestik.

“Produksi beras juga diperkirakan akan melimpah pada Maret hingga Mei 2025 dan merupakan periode terbaik bagi Bulog untuk menyerap gabah atau beras.

Kenaikan HPP juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor beras pada tahun ini. Khudori mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, Bulog telah mengimpor beras dalam jumlah besar, yaitu 3,06 juta ton pada 2023 dan sekitar 3,5 juta ton pada 2024.

“Bagi penggilingan padi, terutama penggilingan padi skala kecil, musim panen raya adalah waktunya bekerja. Peluang besar mereka untuk bisa mendapatkan gabah ya di musim panen raya ini,” ungkap Khudori.