Jakarta, tvOnenews.com - Holding BUMN Pangan, ID FOOD, mengambil langkah strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan aset-aset strategis perusahaan guna mendukung peningkatan produksi dan distribusi komoditas pangan demi tercapainya swasembada pangan nasional.
Mayoritas aset ini telah berstatus clean and clear, sehingga siap dioptimalkan untuk mendukung produksi dan distribusi pangan.
“Saat ini kami memiliki 2.097 bidang aset tetap berupa tanah dan bangunan senilai Rp14,6 triliun. Mayoritas dari aset tersebut telah clean and clear atau siap dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan,” ujar Yosdian di Jakarta, Selasa.
Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 147 titik aset yang belum sepenuhnya dikelola oleh ID FOOD. Untuk menangani hal ini, ID FOOD telah menerapkan beberapa langkah:
Tracking Dokumen Kepemilikan: Mengidentifikasi dokumen terkait tanah dan bangunan perusahaan.
Mediasi dengan Pihak Ketiga: Klarifikasi kepemilikan melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Proses Sertifikasi Aset: Menargetkan sertifikasi 282 bidang aset guna memastikan status clean and clear.
“Untuk memastikan sertifikasi tersebut, ID FOOD Group telah menganggarkan biaya pengurusan atas hak tanah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RKAP) secara bertahap,” tambah Yosdian.
Untuk aset yang dikuasai pihak ketiga, ID FOOD mengupayakan langkah persuasif, seperti penerbitan surat peringatan dan surat somasi. Sementara untuk aset yang telah beralih menjadi fasilitas umum, perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kantor pertanahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
ID FOOD juga meningkatkan pengelolaan aset melalui digitalisasi, dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Aset. Sistem ini mencatat seluruh aset tetap ID FOOD secara terperinci untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Selain itu, perusahaan membentuk divisi khusus yang bertugas melakukan inventarisasi aset secara berkelanjutan.
Yosdian menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan aset ini memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta instansi terkait lainnya.
Langkah-langkah tersebut sangatlah penting untuk memastikan aset perusahaan dapat mendukung target produksi dan pendapatan, sehingga tujuan swasembada pangan nasional dapat tercapai. (ant/nsp)
Load more