“Kalau disaat panen raya seperti ini sebaiknya tidak perlu rafaksi. Rafaksi itu bisa digunakan sebagai opsi saja apabila serapan gabah petani sudah melebihi 90 persen,” katanya.
Bagi Prima, kebijakan rafaksi sangat berkaitan dengan pembelian gabah yang bisa saja dibawah Rp6.500. Dan yang pasti, jika kebijakan ini berjalan, sudah pasti petani akan mengalami kerugian dan swasembada terancam gagal.
“Belum dibeli aja sudah ada pertimbangan sosoh, patah kadar air dan sebagainya sehingga akan ada dasar untuk membeli dibawah Rp6.500. Ini jelas merugikan petani yang sudah mati-matian berproduksi,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia, Suroyo, juga mengkritik kebijakan Bulog yang lebih memprioritaskan penyerapan beras dibandingkan gabah petani.
Ia menilai langkah ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga bertentangan dengan arahan Presiden untuk mempercepat swasembada pangan dan mensejahterakan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Presiden sudah jelas meminta agar Bulog menyerap gabah petani di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ini adalah bagian dari komitmen besar beliau untuk mensejahterakan petani dan mempercepat swasembada pangan. Jangan sampai Bulog justru menghalangi niat baik Presiden dalam membantu rakyat kecil,” tegas Suroyo.
Dia menambahkan bahwa kebijakan menyerap beras, bukan gabah, membuka celah bagi tengkulak-tengkulak baru untuk mengambil keuntungan besar.
Load more