Kementerian ATR Tekankan Penerapan Asas Contrarius Actus dalam Polemik Pagar Laut

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya penerapan asas Contrarius Actus dalam menyelesaikan polemik terkait pagar laut yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa asas Contrarius Actus berlaku jika ditemukan kesalahan dalam proses administrasi terkait penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

"Asas Contrarius Actus dalam hukum administrasi negara menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan, juga berwenang untuk mencabut atau membatalkannya apabila ditemukan kesalahan," ujar Harison di Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menambahkan, asas ini dapat diterapkan dalam proses seperti pembatalan sertifikat, penolakan pengajuan, atau pencabutan sertifikat, terutama jika terdapat kesalahan faktual yang jelas. Selain itu, asas ini memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dokumen, mencegah pemalsuan, dan menjaga kepastian hukum demi menghindari potensi sengketa.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengidentifikasi akar permasalahan terkait pagar laut yang menjadi polemik. Harison menyatakan bahwa proses investigasi ini sedang berlangsung, dan hasilnya akan segera disampaikan kepada pimpinan sebelum diumumkan kepada publik.

"Semua proses sedang berjalan. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Ketika sudah lengkap, laporan akan disampaikan kepada Pak Menteri, dan beliau yang akan menentukan kapan hasilnya akan dirilis ke publik," jelas Harison.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan terkait pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyampaikan bahwa saat ini KKP telah memanggil beberapa kelompok nelayan untuk dimintai keterangan. Hingga kini, dua nelayan telah memenuhi panggilan KKP, meskipun identitasnya belum diungkapkan.

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap fakta di balik pemasangan pagar laut tersebut, yang menjadi isu serius karena berdampak pada aktivitas nelayan dan pengelolaan ruang laut di kawasan tersebut. (ant/nsp)

https://youtu.be/hx3-E7OwCOY?si=0JyF-yFXMG8k_dT_