Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik, Sri Mulyani Siapkan Rp48,8 Triliun untuk Bangun Gedung DPR

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun hingga 2029. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan, termasuk legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami upayakan untuk sesuai arahan presiden untuk pembangunan berbagai gedung pemerintahan, terutama untuk Trias Politika, bisa diselesaikan sesuai waktu yang disampaikan Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (23/1/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi pusat politik Indonesia pada 2028. 

Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut fokus pembangunan saat ini adalah gedung-gedung lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, beserta sarana pendukungnya.

“Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” kata Basuki di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

Basuki menjelaskan, tahap awal pembangunan akan difokuskan pada penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan aksesibilitas di kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2. 

Infrastruktur pendukung lainnya juga akan dibangun untuk mempercepat integrasi IKN sebagai pusat pemerintahan.

Dari total anggaran Rp48,8 triliun yang akan digunakan hingga 2029, fokus utama adalah memastikan penyelesaian pembangunan lembaga pemerintahan dalam beberapa tahun mendatang. 

Mantan Menteri PUPR ini optimistis target ambisius Presiden Prabowo dapat tercapai dengan efisiensi anggaran dan koordinasi lintas instansi.

“Dalam waktu dekat, kami akan menuntaskan aksesibilitas menuju kawasan inti dan mulai membangun ekosistem utama, termasuk kantor dan hunian lembaga pemerintahan,” jelas Basuki.

Pemerintah berharap dengan rampungnya pembangunan gedung-gedung strategis, IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia, tetapi juga pusat pemerintahan yang mampu mendukung tata kelola negara secara efektif dan efisien. (agr/nba)