“Saya sebagai tugas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami menyambut positif karena tadi, poin-poin yang diinginkan oleh Bapak Presiden,” ucap Erick.
Selain percepatan restrukturisasi, RUU BUMN juga mengatur pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Erick menjelaskan bahwa struktur Danantara masih dalam kajian di DPR.
“Strukturnya (Danantara) seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ungkap Erick.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini memaparkan sejumlah poin penting dalam revisi ini. Salah satunya adalah penyesuaian definisi BUMN untuk mendukung tugas yang lebih optimal, serta pengaturan terkait anak perusahaan, restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi.
“Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN ini penting untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sudah berusia lebih dari 22 tahun, sehingga perlu diperbarui,” ujar Anggia.
Selain itu, revisi ini juga mencakup kebijakan sosial, termasuk kewajiban BUMN dalam membina UMKM, pemberdayaan masyarakat setempat, dan mendukung penyandang disabilitas. (agr/rpi)
Load more