Menariknya, Ima menyebut bahwa program ini juga memungkinkan untuk berjalan tanpa sepenuhnya menggunakan dana dari APBD.
Menurutnya, ada potensi pendanaan lain yang bisa dioptimalkan dengan koordinasi bersama Pemprov DKI.
“Karena kita juga masih ada beberapa pendanaan yang mungkin tidak perlu pakai APBD, yang nanti akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI,” ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengonfirmasi bahwa program ini akan dimulai tahun ini secara bertahap. Ia menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan diprioritaskan untuk sekolah-sekolah di kawasan kumuh Jakarta, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
“Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan. Kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” kata Sarjoko, Kamis (16/1).
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan juga akan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sarjoko mengakui bahwa program Sarapan Gratis ini belum sepenuhnya teralokasi dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
“Karena ini (program sarapan pagi gratis) juga secara khusus belum teralokasi dalam perencanaan 2025,” jelasnya.
Load more