Amran menekankan bahwa setelah kesepakatan ini, hanya BPS yang berwenang merilis data pertanian guna menghindari polemik di masyarakat.
"Alhamdulillah, kami sepakat bahwa data pertanian hanya akan dikeluarkan oleh BPS, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di publik. Jika masing-masing pihak membuat dan mengambil data sendiri, kemungkinan besar akan terjadi subjektivitas dan kepentingan tertentu," ujar Amran.
Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam mendukung kebijakan pembangunan di sektor pertanian.
"BPS bertugas menghasilkan data statistik yang dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, termasuk di bidang pertanian," kata Amalia. (ant/nsp)
Load more