Pensiunkan PLTU Butuh Kepastian Dana 4,8 Miliar Dolar AS, Menteri Bahlil: Sorry Bos, Uangnya Dulu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, masih menanti kepastian pendanaan dari lembaga donor untuk mempercepat penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.

Tanpa dukungan dana yang dijanjikan, pemerintah belum bisa mengambil langkah lebih lanjut. Bahlil menegaskan bahwa rencana pensiun dini PLTU hanya bisa terealisasi jika ada sumber pendanaan yang jelas.

Hal itu disampaikan Menteri Bahlil dalam acara "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru" yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/1/2025).

“Di janjimu (JETP) ada lembaga donor yang membiayai, mana ada? Sampai sekarang belum ada. Nol. Kami mau (pensiun dini PLTU), tapi ada uangnya dulu,” kata Menteri ESDM dikutip dari Antara.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan menutup PLTU lebih cepat tanpa adanya kepastian dana dari lembaga donor.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk tetap memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa membebani keuangan negara maupun PLN.

“Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai itu? Kalau tidak ada duitnya, sorry, bos, kami harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu,” tegasnya.