Reda juga pentingnya koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, desa serta instansi terkait.
Koordinasi itu harus terus diperkuat agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan penyelewengan dalam program MBH.
Adapun penyuluhan hukum untuk masyarakat juga akan dioptimalkan agar pemahaman terkait tujuan dan manfaat program MBG semakin meningkat.
Selain pengawalan, kata Reda, Kejaksaan juga melakukan evaluasi terhadap berjalannya program ini.
Salah satu hal yang dievaluasi adalah insiden siswa di salah satu sekolah di Jawa Tengah, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
"Menyikapi kejadian ini, aparat intelijen Kejaksaan siap mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan keamanan serta efektivitas program," ujarnya.
Sebagai upaya transparansi, Kejaksaan juga akan memanfaatkan platform digital seperti Inteliz dan Jaga Desa. Hal itu untuk memastikan implementasi Program MBG berjalan dengan baik dan dana desa yang dipakai tetap tepat sasaran. (ant/rpi)
Load more