Ekonom: Pemangkasan Anggaran PU oleh Presiden Prabowo Merupakan Langkah Rasional

Jakarta, tvOnenews.com - Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga 80 persen sebagai langkah rasional dalam mengoptimalkan belanja negara.

Anggaran Kementerian PU yang semula dialokasikan sebesar Rp110,95 triliun untuk 2025, kini hanya tersisa Rp29,95 triliun setelah pemangkasan.

Menurut Achmad, kebijakan ini mencerminkan pergeseran prioritas pembangunan nasional agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

“Hingga saat ini, pemerintah belum merinci proyek mana saja yang akan dikurangi, tetapi pemangkasan seharusnya difokuskan pada proyek-proyek yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat kecil, seperti jalan tol berbayar dan proyek strategis nasional (PSN) yang tidak mendesak,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Achmad menjelaskan bahwa meskipun jalan tol berbayar dapat meningkatkan konektivitas, pengguna utamanya adalah kelompok menengah atas dan sektor bisnis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebaliknya, anggaran untuk sektor sanitasi, air bersih, dan irigasi sebaiknya tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Selama satu dekade terakhir, alokasi untuk infrastruktur sanitasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM) hanya mencapai 17,20 persen dari total anggaran, sehingga perlu mendapat perhatian lebih besar.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, sebelumnya membenarkan bahwa anggaran kementeriannya mengalami pemangkasan sebesar 80 persen, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.