HIPMI: Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Perlu Libatkan Aparat Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menekankan perlunya peningkatan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan aparat hukum. Hal ini merupakan salah satu strategi yang diusulkan untuk memperbaiki sistem distribusi gas bersubsidi.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa dalam jangka pendek, pengawasan distribusi elpiji perlu diperketat dengan dukungan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat.

“Diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli gas di pangkalan resmi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan terhadap elpiji 3 kg. Selain itu, insentif bagi masyarakat untuk beralih ke kompor listrik dinilai sebagai solusi yang dapat dioptimalkan.

“Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Dengan cara ini, konsumsi elpiji bersubsidi dapat dikurangi secara bertahap,” jelas Anggawira.

Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi elpiji 3 kg dialihkan langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi elpiji dinilai penting untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.

“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam distribusi elpiji bisa menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan subsidi diberikan tepat sasaran,” lanjutnya.