Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mendorong Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai daerah untuk mengadopsi alternatif pembiayaan selain APBN atau APBD guna meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat.
Dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat, Diana menyebut bahwa salah satu indikator utama dalam RPJMN 2025-2029 adalah tercapainya akses air minum aman bagi 34,15 persen rumah tangga serta cakupan layanan air minum jaringan perpipaan sebesar 38,07 persen. Namun, saat ini cakupan perpipaan baru mencapai 19,76 persen, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 18,31 persen.
Pada hari yang sama, Diana menghadiri groundbreaking pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Timur/Kertasari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia mengapresiasi langkah Perumda Air Minum Tirta Raharja dan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah menerapkan skema B to B dalam proyek tersebut.
"Sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah pusat ini saya harapkan dapat menghasilkan layanan terbaik agar masyarakat bisa mendapatkan air minum. Saya juga menegaskan bahwa air dari SPAM ini harus memenuhi standar air minum, bukan sekadar air bersih," kata Diana.
Pengembangan SPAM Bandung Timur/Kertasari dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan pembiayaan dari PT Moya Indonesia. Sementara itu, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum turut memberikan pendampingan dalam proses transaksi proyek.
Proyek ini mencakup rehabilitasi serta pembangunan kapasitas produksi baru dengan total 1.100 liter per detik, serta pembangunan jaringan distribusi menggunakan skema Kontrak Berbayar Angsuran (KBA). Pipa distribusi dirancang sepanjang 5,7 kilometer dan akan melayani 44.503 sambungan rumah di Kabupaten Bandung serta Kota Bandung. Sumber airnya berasal dari Intake Kertasari (500 liter/detik) dan uprating IPA Cikoneng (600 liter/detik).
Load more