Pertentangan Bahlil vs Luhut dari Era Jokowi sampai Prabowo: Mulai soal BBM, Tambang, hingga Starlink

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merupakan dua tokoh nasional yang cukup sering berbeda pendapat dalam hal kebijakan.

Hal itu terlihat dari beberapa pertentangan keduanya sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo Subianto.

Belum lama ini, perbedaan gagasan keduanya mengenai rencana kebijakan alternatif subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga terlihat cukup kontras.

Bahkan, tidak jarang perbedaan pemikiran keduanya menimbulkan kesan tidak kompaknya kabinet di mata publik.

Berikut adalah beberapa seteru atau pertentangan pemikiran antara Bahlil vs Luhut dari masa Jokowi hingga Prabowo yang cukup ketara.

1. Masalah Tambang untuk Ormas Agama

Baru-baru ini, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perubahan Keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-Undang.

Salah satu poin yang santer jadi sorotan dalam UU Minerba yang baru itu adalah masalah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) minerba kepada koperasi, UMKM, dan badan usaha milik Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan.

Jauh sebelum itu, Bahlil dan Luhut sempat terlibat silang pendapat mengenai kebijakan bagi-bagi tambang untuk ormas yang diteken Presiden Jokowi melalui PP 25 Tahun 2024. Hal itu diakui langsung oleh Bahlil (saat itu Menteri Investasi/Kepala BKPM) saat wawancara bersama tvOne, 9 Juni 2024.