Presidensi G20 Dinilai Perlu Bahas Dampak Dominasi AS-RRC ke Negara Berkembang

Jakarta - Peneliti lembaga Transnational Institute Rachmi Hertanti menyatakan bahwa Presidensi G20 yang dipegang Indonesia harus bisa mengarah kepada pembahasan mengenai dampak dari dominasi Amerika Serikat dan China ke perekonomian negara berkembang.

"Dalam konteks kepentingan negara berkembang, seharusnya G20 di bawah presidensi Indonesia bisa digunakan untuk membahas mengenai dampak yang dirasakan oleh negara berkembang, khususnya di Asia, dari pertarungan dominasi AS-China ini," kata Rachmi Hertanti dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/5/2022).

Menurut dia, hal tersebut karena negara berkembang sangat bergantung dengan investasi dari dua kubu tersebut, yang dibutuhkan untuk agenda pembangunan nasional.

Ia mencontohkan, agenda Indo-Pasifik ASEAN sebenarnya bisa menjadi katalisator dari konflik yang ada, di mana ASEAN berpeluang menjadi penentu permainan.

"Tapi tentu, syaratnya harus kompak. Ini yang sulit, karena ASEAN sendiri terpecah-pecah, khususnya ketika menyikapi konflik laut China Selatan," kata lulusan program master dari Hukum Perdagangan Internasional UI itu.

Rachmi menegaskan bahwa negara berkembang di G20 harus konsisten tidak berposisi ataupun tidak terjebak dalam aksi berpihak Ketika mendorong kepentingannya. Misalnya, bagaimana Indonesia dapat memastikan seluruh negara berkembang dan miskin di dunia dapat mengakses vaksin termasuk pasokan bahan baku dan teknologi untuk memproduksi vaksin sebagai bentuk kemandirian produksi.

Indonesia, lanjutnya, harus dapat memimpin pembahasan mengenai aturan multilateral, khususnya terkait dengan fleksibilitas dan perlakuan khusus yang sangat dibutuhkan bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

Rachmi yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) berpendapat, aturan tersebut membuka ruang untuk pembangunan industrialisasi.

"Termasuk, bagaimana Indonesia dapat memimpin pembahasan mengenai penolakan terhadap Tindakan unilateral perdagangan dari beberapa negara maju yang pada akhirnya menghambat akses pasar negara berkembang dan berdampak pada berbagai Tindakan diskriminasi," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengingatkan semua partisipan dalam salah satu panel diskusi yang disponsori Channel News Asia (CNA) dari Singapura bahwa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) benar-benar bisa menjadi solusi nyata bagi perekonomian dunia yang dilanda inflasi tinggi saat ini.

Kondisi tersebut diakibatkan khususnya oleh hambatan perdagangan dunia yang disebabkan proteksionisme dan perang dagang, serta tidak berfungsinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana mestinya.

“Ketika negara-negara yang sudah maju menerapkan standar ganda, WTO justru tidak berkutik,” kata Mendag lewat keterangannya di Jakarta, Jumat (27/5).

Mendag mengatakan, tingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar seperti Indonesia, India, Brazil dan China untuk menikmati keuntungan lebih. Hal itu dinilai sebagai ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia.

"Jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara misalnya China karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda," ujar Lutfi.

Hal yang dimaksud standar ganda oleh Mendag adalah negara-negara yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu, misalnya China.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) bersama 12 negara mitra tahap awal, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (24/5), Gedung Putih menyebutkan kerangka kerja itu akan mewujudkan ekonomi yang lebih kuat, lebih adil, lebih tangguh bagi para keluarga, pekerja, dan kalangan pebisnis di AS dan kawasan Indo-Pasifik. (ant/ito)