Nusa Dua - Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-negara anggota G20 memulai pertemuan ketiga jalur keuangan (3rd Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting/FMCBG) G20 Presidensi Indonesia 2022, di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/7/2022).

Pertemuan ini bertujuan mendorong ekonomi global mencapai pemulihan bersama yang lebih kuat di tengah meningkatnya tantangan yang semakin mengemuka.

 “G20 perlu melangkah lebih jauh, dengan melakukan tindakan nyata yang didasari semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus, untuk mengatasi tantangan global," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Pembukaan 3rd FMCBG.

Pertemuan ketiga FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia ini dihadiri delegasi asing secara fisik dengan jumlah terbesar selama periode Presidensi G20 Indonesia. Sebanyak 407 delegasi asing hadir secara fisik di Bali dan 120 delegasi hadir secara virtual. Di samping itu, tercatat 19 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral hadir secara fisik.

Secara perinci, 19 Menteri Keuangan berasal dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, India, Indonesia, Italia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Prancis, Rusia, Turkiye, Uni Eropa, Belanda, Senegal, Swiss, dan Ukraina. 

Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina untuk hadir secara virtual dalam kesempatan ini.

Sementara itu, 11 Gubernur Bank Sentral yang hadir fisik adalah Gubernur-Gubrnur Bank Sentral dari Afrika Selatan, Arab Saudi, Australia, Belanda , India, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Prancis

Menurut Sri Mulyani, kehadiran mayoritas delegasi negara G20, negara undangan, dan organisasi internasional secara fisik di Bali menunjukkan keseriusan dan komitmen global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.

Dalam pertemuan ini, para delegasi akan membahas tujuh agenda prioritas maupun legacy pada jalur keuangan, ekonomi global dan risikonya, isu kesehatan global, dan arsitektur keuangan internasional. 

Agenda prioritas selanjutnya adalah isu pada sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, serta perpajakan internasional. (HW/ree).