Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi belanja negara mencapai Rp1.234,6 triliun sampai akhir Juni 2022 atau 40 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sedangkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun.
“Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga yang sebesar Rp392,8 triliun atau mencapai 41,5 persen dari APBN, terutama untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional kementerian dan lembaga, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Ia merinci realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga mencapai Rp121,9 triliun sampai akhir Juni 2022 atau turun 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena pergeseran pembayaran gaji ke -13 ke bulan Juli 2022.
Belanja barang kementerian dan lembaga menurun 23,0 persen dari Rp178,3 triliun menjadi Rp142,9 triliun karena penurunan realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) serta efisiensi kegiatan pegawai yang masih dilakukan secara daring.
Sementara itu, belanja nonkementerian dan lembaga tercatat mencapai Rp483,7 triliun atau 35,7 persen dari APBN 2022 terutama karena penyaluran subsidi yang mencapai Rp96,4 triliun sampai akhir Juni 2022, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik senilai Rp104,8 triliun, pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN.
Sri Mulyani menambahkan realisasi anggaran program kartu pra kerja yang juga termasuk belanja non kementerian dan lembaga telah mencapai Rp5,6 triliun sepanjang semester I 2022 atau 50,5 persen dari pagu.
Ia menambahkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6 persen terhadap APBN serta pembiayaan untuk investasi terealisasi Rp48,0 triliun.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyebutkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun hingga Juni 2022 dari target APBN Rp1.846,1 triliun atau melonjak 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp887 triliun.
“Postur APBN sampai akhir Juni sangat baik dan positif,” katanya.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp1.035,8 triliun yang meningkat 52,3 persen dari Rp680 triliun pada Juni 2021 serta PNBP Rp281 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp868,3 triliun yang naik 55,7 persen dari periode sama tahun lalu Rp557,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliun yang naik 37,2 persen dari Rp122 triliun.
Realisasi penerimaan pajak Rp868,3 triliun yang merupakan 58,5 persen dari target Rp1.265 triliun ini secara rinci meliputi PPh non migas Rp519,6 triliun atau 69,4 persen dari target serta PPN dan PPnBM Rp300,9 triliun atau 47,1 persen dari target.
Kemudian PBB dan pajak lainnya Rp4,8 triliun atau 14,9 persen dari target serta PPh Migas Rp43 triliun atau 66,6 persen dari target.
“Penerimaan pajak diperkirakan masih akan tumbuh pada semester II sejalan dengan perkembangan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang sebesar Rp167,6 triliun atau 56,1 persen dari target Rp245 triliun meliputi bea masuk yang tumbuh 30,5 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan pengolahan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga didorong oleh cukai yang tumbuh 33 persen dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif, lonjakan produksi pada Maret dan efektivitas pengawasan.
Bea keluar (BK) yang tumbuh 74,9 persen turut mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai seiring tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit dan kebijakan flush out.
Terakhir, untuk penerimaan PNBP sebesar Rp281 triliun yang merupakan 58,3 persen dari target Rp335,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan semua komponen PNBP kecuali pendapatan Badan Layanan Usaha (BLU). (ant/ito)
Load more