Berantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Indonesia Dapat Bantuan dari FAO dan Australia

Jakarta - Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Pemerintah Australia dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang terjadi di 22 provinsi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/8/2022), menjelaskan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia mendiskusikan kerja sama kedua negara dalam sektor pertanian.

“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” kata Mentan Syahrul.

Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia dan merupakan salah satu negara produsen daging sapi terbesar di dunia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini.

“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak”, kata Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal.

Lebih lanjut FAO telah memfasilitasi upaya kerja sama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN, untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu.

FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk mengendalikan PMK. Baru-baru ini FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia.