25 Kepala Daerah Dukung Transaksi Nontunai di Sulsel

Makassar, Sulawesi Selatan- Sebanyak 24 kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menandatangani dukungan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas elektronfikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) saat high level meeting : monitoring dan evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan, Selasa (8/2/2022), di Hotel Claro Makassar.

“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Iman Karana.

Menurut Causa, dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.

Ia menambahkan, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya.

Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.

Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp 34,84 miliar. Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui Qris) sebesar Rp 5.393 persen atau meningkat dari Rp 19,94 juta menjadi Rp 1,1 miliar pada periode yang sama.

Pemerintah meminta kepala daerah beralih ke transaksi nontunai karena lebih mudah dan transparan sehingga dapat meningkatkan PAD.