Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry permit.
Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.
Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun
Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.
Penurunan turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.
Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.
Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.
Load more