Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim tidak ada negara lain yang melakukan kerja sedetail Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi.

Presiden Jokowi mengatakan dalam upaya pengendalian inflasi, negara-negara hanya bertindak melalui bank sentral yang menaikkan suku bunga.

"Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa," ujar Presiden Jokowi, Selasa (11/10/2022), dalam Investor Daily Summit 2022 di Jakarta.

Presiden Jokowi menjabarkan setidaknya sudah dua kali dia mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk pengarahan terkait pengendalian inflasi dan akan terus dilakukan secara berkala dibarengi evaluasi setiap dua pekan sekali.

Bersamaan dengan pengarahan tersebut, dia mengaku telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan juga pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing dalam upaya-upaya pengendalian inflasi.

"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung. Sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, Pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," katanya.

Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan untuk menutup ongkos pengangkutan komoditas pangan relatif murah setelah dihitung.

Kerja detail itu diklaim Presiden Jokowi cukup membantu pengendalian inflasi yang lebih rendah dari perkiraan akan mencapai 6,8 persen menyusul penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kemarin dihitung 6,8 persen, jatuhnya di 5,9 persen karena Pemda-Pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek, cek, cek, secara sampling sudah bergerak," ucapnya.

Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia relatif baik dalam hal pengendalian inflasi dibandingkan negara lain seperti Argentina yang sudah mencapai 83,5 persen.

Menurutnya, hal itu juga cukup terbantu oleh kinerja Bank Indonesia selaku bank sentral dengan Kementerian Keuangan yang bekerja beriringan, sarat komunikasi dan minim tumpang tindih. (ant/nsi)