Belanja Perpajakan 2021 Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Belanja perpajakan melengkapi dukungan pembangunan dari sisi belanja. Pada tahun 2023, reformasi belanja APBN dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemanfaatannya, nilai estimasi belanja perpajakan tahun 2021 yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM mencapai Rp229,0 triliun atau sebesar 76,5 persen terhadap total belanja perpajakan.

Belanja perpajakan tersebut sebagian besar berupa pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum serta jasa pendidikan dan kesehatan yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selanjutnya, terdapat fasilitas PPN tidak dipungut untuk pengusaha kecil dan fasilitas PPh final untuk UMKM yang mendukung pertumbuhan industri UMKM tanah air.

Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan terus disempurnakan. Salah satu bentuknya adalah penyajian estimasi belanja perpajakan untuk satu tahun ke depan.

Dalam laporan tahun ini disajikan juga hasil evaluasi atas beberapa kebijakan, yaitu fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan bagi perseroan terbuka, fasilitas kepabeanan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan kontribusi ekonomi pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah dan dapat memberikan ruang diskusi bagi publik dalam rangka melakukan pengawasan bersama terhadap pemanfaatan insentif perpajakan di Indonesia.