Jakarta - Pembangunan hunian pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) mulai dibangun. Pemerintah menganggarkan penyediaan hunian di IKN sebesar Rp537,1 miliar pada 2023.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, anggaran penyediaan hunian di IKN tersebut ditujukan untuk hunian pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.
"Terkait pada dukungan IKN sifatnya hanya lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada tahun 2022 yakni rumah tapak jabatan menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp337,1 miliar," ujar Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Iwan mengatakan, untuk hunian pekerja konstruksi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat teralokasi anggaran sebesar Rp200 miliar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan pembangunan setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) siap untuk dimulai.
Ia mengemukakan bahwa setidaknya sekitar 36 unit rumah jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
Kementerian PUPR akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, serta juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.
Load more