Kembali ke artikel
+
-
Reset
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa kasus korupsi di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
Sumber :
Antara
Terbaru
Trending
Cari
Share
Menu