Detail Foto - Soal Izin Peliputan Persidangan di RKUHP, LBH Pers: Tak Perlu Masuk Ranah Pidana

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Indonesia, Ade Wahyudin, menyoroti terkait Pasal 278 poin c dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). - galeri foto