Adapun peran Hendra Kurniawan dalam perkara itu karena mengikuti skenario eks Kadiv Propam Ferdy Sambo, dalam penyidikan kasus pembunuhan berencana.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau memecat Brigjen Hendra Kurniawan dari Polri.
"Keputusan sidang etik, yang bersangkutan di-PTDH, diberhentikan tidak dengan hormat," ungkap Irjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Irjen Dedi menuturkan agenda sidang digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.15 WIB. Sidang etik itu dipimpin langsung Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing.
Menurutnya, tim KKEP membuat keputusan kolektif kolegial untuk menghukum Hendra Kurniawan.
"Pertama terbukti Hendra Kurniawan adalah perbuatan yang tercela. Kemudian sanksi kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan khusus selama 29 hari dan itu sudah dilaksanakan. Ketiga keputusan dari sidang komisi kode etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan tidak dengan hormat," jelasnya.
Meski demkikian, saat disinggung apakah Brigjen Hendra Kurniawan banding terkait keputusan itu, Dedi enggan menjawabnya.
Sebelumnya, informasi sidang kode etik Brigjen Hendra Kurniawan diketahui melalui pernyataan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Disebutkan, majelis hakim mengizinkan terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan, keluar dari tahanan untuk menjalani sidang etik Mabes Polri.
Hal itu disampaikan majelis hakim menanggapi adanya surat dari Kadiv Propam Polri. Izin disampaikan ke hakim karena penahanan Hendra berada di bawah kewenangan pengadilan.
Load more