Ingin Hamas-Israel Cepat-cepat Gencatan Senjata, Qatar Tegaskan Siap Jembatani Perdamaian

Jakarta, tvOnenews.com - Qatar dan negara mediator lainnya yang bergabung diskusi perdamaian Gaza memiliki tekad agar Hamas dan Israel segera melakukan gencatan senjata.

Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman mengatakan bahwa, pihaknya siap menjadi jembatan agar Hamas dan Israel gencatan senjata secara permanen dan tidak kembali adanya perbedaan pandangan ke depannya.

"Ini adalah masalah yang telah kita perjuangkan sejak lama – bagaimana memastikan bahwa kita menjembatani kesenjangan antara dua perbedaan mendasar tersebut," ujar Mohammed bin Abdulrahman dalam keterangan konferensi pers bersama di Doha dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken.

Pria yang juga menjabat sebagai Menlu Qatar itu menjelaskan langkah tersebut sebagai cara terbaik yang terus diupayakan Qatar, Mesir, dan AS.

Hal ini sebagai cara mengatasi perbedaan antara Hamas dan Israel sejak peperangan pecah sejak Oktober 2023 lalu.

Pasalnya, proses negosiasi saat ini sangat alot dan belum juga membuahkan hasil dari kedua belah pihak.

Menurut Al Thani bahwa, para mediator sangat khawatir terhadap penemuan titik temunya dari kedua pihak.

Itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama sesuai dan menjadi beban bagi mereka sebagai mediator gencatan senjata.

"Tentu saja, ini bukan proses yang mudah, ini adalah perundingan yang sangat rumit. Saya pikir ini mempunyai banyak beban," tuturnya.

Meski begitu, ia menegaskan pihaknya terus berupaya gencatan senjata segera terjadi dan tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

"Namun, kami semua menegaskan kembali bahwa mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata adalah landasan bagi jalan kita ke depan," jelasnya.

Dewan Keamanan PBB sebelumnya memberikan suara 14-0 pada Senin (10/6/2024).

Hal itu agar bisa mengadopsi resolusi dari rancangan Amerika Serikat terkait proposal gencatan senjata di Jalur Gaza.

Proposal tersebut berhasil diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei sekaligus menyebut agar Hamas menerima proposal ini. (ant/hap)